Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
BeritaParlementaria

Pengawasan Pemerintahan Daerah,  Ineu Purwadewi: Koordinasi dan Sosialisasi Program Provinsi Penting Bagi Desa  

110
×

Pengawasan Pemerintahan Daerah,  Ineu Purwadewi: Koordinasi dan Sosialisasi Program Provinsi Penting Bagi Desa  

Sebarkan artikel ini
Ineu Purwadewi melakukan kegiatan pengawasan pemerintahan daerah di Kab. Sumedang
Example 468x60

 

SUMEDANG, SULUHJABAR.COM,– Anggota DPRD Jabar Dr.Hj.Ineu Purwadwei Sundari, S.Sos, MM  melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sumedang, pada Senin (6/10/2025). Diikuti para Kepala Desa dari Kab Sumedang, Majalengka dan Subang.

Example 300x600

Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi dan  memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan sesuai aturan, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak kepada rakyat.  Sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di berbagai wilayah.

Dihadapan para kelapa Desa, Teh Ineu sapaan akrab Ineu Purwadewi Sandari menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan oleh anggota DPRD Jabar melalui lima bidang utama: Pemerintahan, Perekonomian, Keuangan, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Usai memaparkan maksud dan tujuan kegiatan pengawasan, dilanjutkan dengan diskusi. Dalam diskusi tersebut ada beberapa masukan dari para kepala desa.

Tadi ada kepala desa menyampaikan, masih kesulitan mengakses program provinsi yang lokasi di desa-desa. Hal ini tentunya menjadi catatan bagi kami. Selain akses untuk program-program pemerintah provinsi harus ada koordinasi antara pemerintah Desa, Bappeda Kabupaten dan Bappeda Provinsi.

“Ya, tadi ada Kepala Desa menyampaikan masih kesulitan mengakses program provinsi di desa. Untuk itu harus ada koordinasi pemerintah Desa dengan Bappeda Kabupaten dan Provnsi. Dan juga harus dilakukan sosialisasi ke kepala desa dan masyarakat desa dimana program tersebut akan dilakukan”, kata teh Ineu.

Dalam diskusi tersebut juga, The Ineu mnyampaikan bahwa DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar, sedang membahas KUA-PPAS anggaran tahun 2026.  In sya Allah untuk program diluar infrastruktur akan mulai berjalan di tahun 2026.

Sedangkan untuk program infrastruktur , seperti irigasi, rutilahu, penyelesaian masalah sampah harus menjadi perhatian juga bagi masyarakat di desa-desa.  Selain itu, pengembangan perekonomian, UMKM, Ekonomi kreatif  dan permasalahan yang ada di desa-desa, jelasnya.

Teh Ineu berharap, melalui kegiatan pengawasan penyelenggaran pemerintahan daerah yang  dilakukan oleh seluruh rekan-rekan anggota DPRD Jabar dapat bermanfaat bagi kawan-kawan di desa.

Setiap kegiatan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah, yang dilakukan oleh anggota DPRD Jabar akan ada rekomendasi dan masukan-masukan yang cukup bermanfaat untuk menentukan program-program prioritas pemerintah provinsi Jabar pada tahun-tahun yang akan datang  yang tentunya sangat dirasakan  keberpihakannya untuk masayrakast Jabar.

“Kita harus tetap semangat , berjuang bersama-sama, bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jabar pada umumnya, dan khususnya masyarakat Sumedang-Majalengka dan Subang”, pungkasnya. (wid).

Example 300250
Example 120x600
Berita

Memo Hermawan : Provinsi Jabar memiliki 27 Kab/kota, sedangkan Jatim 38 Kab/kota dan Jateng 35 Kab/kota, untuk itu Komisi I DPRD Jabar mempersiapkan beberapa daerah pemekaran di provinsi Jabar. Saat ini sudah ada 10 CDPOB yang sudah dipersiapkan, kedapan provinsi Jabar layaknya dimekarkan menjadi 40 hingga 42 Kab/kota.

Berita

Menurut Dodi, dalam kegiatan Sosper, anggota DPRD hanya menyampaikan satu Perda tertentu kepada masyarakat. Lokasi dan teknis kegiatan pun ditentukan oleh anggota dewan di dapil masing-masing.
Namun, dalam kegiatan pengawasan, pendekatannya jauh lebih luas dan tidak lagi terbatas wilayah. Fungsi pengawasan ini menyasar program-program prioritas Pemprov Jabar dan tidak hanya terkait dengan tugas dan fungsi komisi secara spesifik.