Berita

Program undian bjb Super Lucky ini dirancang khusus untuk nasabah perorangan untuk meraih hadiah menarik dengan meningkatkan saldo rata-rata tabungan mereka. Hadiah berupa 7 Unit Mobil Listrik, 30 unit sepeda motor matic, serta logam mulia dengan berat bervariasi

Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, memastikan, Pemerintah Kota Bandung mendukung penuh program ini. Ia optimis, dengan berbagai program yang dijalankan, Bandung dapat menjadi Kota Wakaf yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Ketua PWI Jabar Hilman Hidayat mengungkap kekhawatirannya terkait masa depan jurnalisme di era digital.

Ia menegaskan kondisi saat ini, banyak media online yang menghadapi serangan siber, dari berbagai pihak yang tidak terpikirkan sebelumnya.

“Tugas kita merawat marwah dari jurnalisme apakah jurnalisme di era digital masih cerah atau makin suram? Tapi jika melihat data yang saya kumpulkan kok makin suram,” jelas Hilman.

Diskusi Pemilihan Plt IKWI Pusat dipandu oleh Ketua IKWI Riau Fathia Ulfa berjalan lancar. Adapun hasil diskusi, Indah Kirana Atal S. Depari ditunjuk sebagai Plt IKWI Pusat.

Sebagai tuan rumah, tim voli putri Bandung BJB Tandamata telah mempersiapkan diri secara optimal untuk menghadapi lawan-lawannya dengan menghadirkan pemain asing Evangelia Chantava (asal Yunani) menargetkan kemengangan penuh

Bandung BJB Tandamata salah satu tim proliga 2025 meluncurkan program promo spesial bagi nasabah baru maupun eksisting untuk mendapatkan tiket VIP serta jersey bertanda tangan pemain Bandung BJB Tandamata.

Bank bjb tawarkan ORI027 berlangsung mulai 27 Januari hingga 20 Februari 2025 dengan Kupun hingga 6,75% dan tenor 3 tahun dan 6 tahun.

Keuntungan utama dari investasi di ORI027 adalah fixed rate atau suku bunga tetap. Dengan skema ini, investor mendapatkan kepastian kupon selama periode investasi, tanpa terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga di pasar. Ini menjadikan ORI027 sebagai pilihan investasi yang menawarkan keuntungan menarik dalam jangka menengah dan panjang.

Radea Respati mengatakan, ada beberapa hal yang perlu ditanggapi, Pertama, menghormati prinsip meritokrasi dan netralitas ASN; Kedua, menjaga stabilitas pemerintahan : Ketiga: alasan urgensi; dan keempat : Mutasi dan rotasi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Banyaknya keluhan dan aspirasi masyarakat terkait penahan ijazah oleh pihak sekolah negeri maupun swasta, maka Dinas Pendidikan Jabar telah mengeluarkan Surat Nomor 3597/Pk.03.04/SEKRE dengan sifat : Segera yang ditujukan kepada Para Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB Negeri dan Swasta se-Jabar.

Surat Disdik Jabar tertanggal 23 Januari 2025 tersebut, ditandatangani langsung oleh Kadisdik Jabar Drs. Wahyu Mijaya, SH, M.Si dengan Perihal : Percepatan Penyerahan Ijazah jenjang SMA/SMK/SLB tahun pelajaran 2023/2024 atau sebelumnya.upun swasta.

Cut Nany Indriani : Reddorz berkomitmen untuk membantu hotel-hotel lokal agar dapat berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka. Melalui teknologi yang kami tawarkan, mitra kami dapat mengelola pemesanan dan harga lebih efisien, sehingga dapat menarik lebih banyak tamu.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat kembali mencatatkan prestasi gemilang. Dalam survei terbaru yang dilakukan oleh perusahaan riset Populix, BAZNAS Jabar dinobatkan sebagai lembaga filantropi dengan Top of Mind (TOM) tertinggi di lingkup Provinsi Jawa Barat atau Lembaga Donasi Populer di Jawa Barat.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono S.Si., S.H menanggapi permasalahan belum bisa tersalurkannya bantuan operasional siswa RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) tingkat SMA/SMK di Kota Bandung anggaran tahun 2204, terancam tidak akan dianggarkan kembali program RMP untuk tahun anggaran 2025.

Penandatangani MoU antara USB YPKP dan UNJANI meruapakan upaya menciptakan inovasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat tidak hanya untuk kedua kampus tetapi juga bagi masyarakat luas.

Turbulensi APBD Jabar jilid 2 terjadi sebagai akibat koneskwensi logis diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)