BANDUNG, SULUHJABAR,— Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk memperkuat kebijakan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah berkelanjutan sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong perubahan pola pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan berbasis partisipasi masyarakat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, arahan Presiden menjadi momentum untuk menata ulang pendekatan pengelolaan sampah di daerah, tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga pada perubahan perilaku dan keteladanan pimpinan.
“Arahan Presiden menegaskan bahwa kebersihan lingkungan bukan sekadar program, tetapi budaya. Ini harus dimulai dari pimpinan dan dilakukan secara konsisten hingga ke tingkat masyarakat,” ujar Farhan usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional di Sentul International Convention Center, Senin (2/2/2026).
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keteladanan langsung dari jajaran pemerintah. Presiden bahkan menginstruksikan agar kegiatan membersihkan lingkungan dilakukan secara rutin di kantor-kantor pemerintah, serta melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, hingga institusi pendidikan.
Pemkot Bandung Terapkan Langkah Strategis Atasi Masalah Sampah
Presiden juga menyoroti persoalan sampah plastik yang masih mencemari lingkungan, termasuk di kawasan wisata dan pesisir. Kepala daerah diminta menggerakkan seluruh elemen masyarakat agar kebersihan menjadi gerakan kolektif dan berkelanjutan.
Merespons hal tersebut, Farhan menyatakan Pemkot Bandung siap mengimplementasikan instruksi Presiden sekaligus menyesuaikan kebijakan pengelolaan sampah dengan prinsip kehati-hatian lingkungan. Salah satunya dengan mematuhi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup terkait penghentian sementara pengolahan sampah berbasis energi suhu panas tinggi, termasuk penggunaan insinerator mini.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bernomor P.38/A/PLB.2.2/01/2026 tertanggal 19 Januari 2026, yang dikeluarkan berdasarkan hasil kajian dan kunjungan kerja ke Kota Bandung.
Farhan menegaskan telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung untuk mematuhi ketentuan tersebut sembari menunggu hasil evaluasi lebih lanjut.
“Pendekatan pengelolaan sampah harus berbasis perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, kami patuh pada arahan Menteri Lingkungan Hidup,” katanya.
Sosialisasikan Perda No 12/2010, Tia Fitriani Ajak Masyarakat Kelola Sampah dari Dalam Rumah Tangga
Sebagai bagian dari evaluasi, seluruh insinerator di Kota Bandung akan diuji ulang oleh Sucofindo bersama perguruan tinggi mitra Pemkot Bandung. Hasil pengujian tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Lebih jauh, Farhan menjelaskan bahwa kebijakan persampahan Kota Bandung ke depan akan difokuskan pada penanganan dari hulu, mulai dari tingkat RW hingga kawasan berpengelola. Strategi ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Selain itu, Pemkot Bandung akan terus mengoptimalkan berbagai program kebersihan seperti Gaslah, Gober, Mamang Sampah, serta petugas penyapu jalan sebagai bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan.
“Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan teknologi. Ini soal budaya, dimulai dari kantor pemerintahan, sekolah, kampus, hingga masyarakat. Sejalan dengan arahan Presiden, kebersihan harus menjadi tanggung jawab bersama,” pungkas Farhan. (*/wid).
