BANDUNG, SULUHJABAR,— Pemerintah provinsi Jawa Barat menargetkan tingkat kepantapan jalan provinsi sampai akhir tahun 2026 sebesar 97,5 persen. Namun, rasanya target tersebut sulit tercapai, hal ini karena keterbatasan fiscal daerah.
Dalam APBD Jabar 2026, anggaran infrastruktur Jalan dialokasikan sebesar Rp.3,187 triliun untuk menangani kemantapan jalan sepanjang 2.151,75 kilometer dari total 2.362 kilometer ruas jalan milik Pemprov Jabar.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar H.Zulkifly Chaniago, BE mengatakan sulit tercapainya target kemantapan jalan provinsi sebesar 97,5 persen pada akhir tahun 2026, dikarena anggaran yang dialokasikan dalam APBD Jabar 2026 sebesar Rp. 3,187 triliun.
Dikarenakan target sulit tercapai, maka beberapa waktu lalu, saat Komisi IV menggelar rapat kerja degan OPD Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar, pihak DBMPR meminta penambahan anggaran menjadi Rp. 5,6 triliun, agar target 97,5 persen jalan provinsi tercapai pada 2026.
Menghambat Pembangunan, Komisi V DPRD Jabar Soroti Akses Jalan SMKN 4 Depok
Namun melihat kondisi fiscal daerah tidak mendukung maka pihak DBMPR Jabar mengusulkan adanya revisi target, dari 97,5 persen menjadi 90 persen. Hal ini disampaikan oleh Kadis BMPR Jabar Agung Wahyudi.
Berhubung terkendala anggaran, maka Agung meminta agar target kemantapan Jalan diturunkan dari target 97,5 Persen menjadi 90 persen. Permintaan Kadis BMPR Jabar ini, kurang mendapat dukungan dari DPRD Jabar khususnya Komisi IV. Kalo target diturunkan menjadi 95 Persen, itu masih bisa kita terima”, kata Zulkifly saat hubungi, Sabtu (14/2/2026).
Menurut perhitungan DBMPR Jabar, tambahan anggaran hingga Rp5,6 triliun menjadi syarat agar indeks kemantapan jalan provinsi benar-benar mencapai 97,5 persen. Persoalannya, ruang fiskal Pemprov Jabar saat ini sangat terbatas.
Komisi IV DPRD Jabar Dorong Optimalisasi TPPAS Lulut–Nambo, Kapasitas Baru 50 Ton per Hari
“Ya kita udah enggak mungkin lagi. Anggaran udah enggak mungkin geser-geser lagi, karena kita udah turun banyak. Yang pasti kemarin ketika sebelum pengesahan RAPBD, kita udah kehilangan cukup besar karena pajak enggak tercapai, karena dana transfer ke daerah Rp2,458 triliun enggak terkirim. Jelas politisi senior Demokrat Jabar ini.
Zulkifly mengatakan, kalo target turun menjadi 90 persen, tentunya memunculkan kekhawatiran di DPRD, mengingat selisih target dinilai terlalu jauh dan berpotensi berdampak langsung pada kualitas layanan infrastruktur jalan.
“Kita dukung penurunan target, tapi tidak terlalu drastic. Kita harap jangan terlalu jauh gap-nya. Minimal 95 (persen),” pungkasnya. (*/wid).
