Parlementaria

DPRD Jabar dan DPRD Garut bahas isu pendidikan mulai dari soal PPDB, Sumbangan Pendidikan hingga Penahanan Ijazah oleh Sekolah

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono S.Si., S.H menanggapi permasalahan belum bisa tersalurkannya bantuan operasional siswa RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) tingkat SMA/SMK di Kota Bandung anggaran tahun 2204, terancam tidak akan dianggarkan kembali program RMP untuk tahun anggaran 2025.

Turbulensi APBD Jabar jilid 2 terjadi sebagai akibat koneskwensi logis diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Buky Wibawa, M. Si mengatakan, Situ Ciburuy setelah di revitalisasi menjadi destinasi andalan di Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu, dalam pengembangannya kedepan perlu kerjasama multipihak untuk meningkatkan Situ Ciburuy.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di…

Daddy Rohanady : KDM-ERWAN dengan tagline “Jabar Istimewa”, dengan tujuan ingin semua masyarakat Jabar mendapat keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan keamanan. Namun untuk mewujudkan Jabar Istimewa, ada sejumlah PR Besar yang harus dibereskan.
Antara lain masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); Nilai tukar petani (NTP); Gini Rasio; indikator kinerja utama (IKU),

Pimpinan DPRD Jabar menerima audiensi Ulama dan Tokoh Jabar terkait kekhawatiran para ulama Jabar dan tokoh masyarakat atas terpilihnya Deddy Mulayadi menjadi Gubernur Jabar dalam memimpin Provinsi Jabar

Komisi I DPRD Jabar umumkan 8 nama terbaik calon anggota Komisi Informasi Jabar dari 15 yang diserahkan oleh Panitia seleksi, melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.

Ketua DPRD Jabar Dr.Buky Wibawa melantik Enam (6) Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2024-2029 dalam paripurna DPRD Jabar , Jum’at (20/12/2024).

Ketua DPRD Jabar Minta Warisan Budaya Takbenda Dicatat dan Kategorisasi karena Budaya itu sebagai identitas kita, kalau kebudayaan itu hilang berarti kita kehilangan entitas sebagai bangsa

Pemerintah mewacanakan Pilkada akan dikembbalikan kepada Parlemen (DPRD), jika ini benar terwujud, Rakyat yang tidak bisa langsung diajak memilih alias Hak memilih rakyat hilang. Kehidupan demokrasi Indonesia kembali masuk kandang

  BANDUNG, SuluhJabar.com,— Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat…

  BANDUNG, SuluhJabar.com,—Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat,…

  Kab.BANDUNG, SuluhJabar.com,— Anggota DPRD Jawa Barat Dra.Hj.Tia…