Parlementaria

Komisi IV DPRD Jabar mengunjungi rumah warga Cimahi yang menerima program Listrik Desa dari Pemprov Jabar.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyampaikan bahwa belum tercantumnya beasiswa bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta sebagai pengganti Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dalam APBD murni Tahun Anggaran 2026, hal ini karena lemahnya komunikasi

Susun Ranperda Pemajuan Budaya Lokal, Pansus XII cari masukan dengan mengunjungi Disbudpar Kota Cirebon

Komisi V DPRD Jabar mengatakan Keberadaan SMAN 1 Sidamulih diharapkan memberikan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat Sidamulih Pangandaran

Komisi V menyoroti jarak tempuh antara Asrama Haji Provinsi Jawa Barat yang berada di Kabupaten Indramayu dengan BIJB Kertajati yang dinilai cukup memakan waktu dan berpotensi menambah kelelahan jemaah.

DPRD Jabar menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2025-2026 dan penetapan Alat Kelengkapan DPRD Jabar tahun 2026

Sekretaris DPRD Jabar Dr.H. Dodi Sukmayana : penghargaan ini merupakan bagian dari upaya kita dalam membangung Jawa Barat Istimewa. Untuk kedepan Sekwan Jabar akan terus melakukan inovasi-inovasi dalam mengoptimalkan keterbukaan informasi publik.

Memo Hermawan : Provinsi Jabar memiliki 27 Kab/kota, sedangkan Jatim 38 Kab/kota dan Jateng 35 Kab/kota, untuk itu Komisi I DPRD Jabar mempersiapkan beberapa daerah pemekaran di provinsi Jabar. Saat ini sudah ada 10 CDPOB yang sudah dipersiapkan, kedapan provinsi Jabar layaknya dimekarkan menjadi 40 hingga 42 Kab/kota.

Menurut Dodi, dalam kegiatan Sosper, anggota DPRD hanya menyampaikan satu Perda tertentu kepada masyarakat. Lokasi dan teknis kegiatan pun ditentukan oleh anggota dewan di dapil masing-masing.
Namun, dalam kegiatan pengawasan, pendekatannya jauh lebih luas dan tidak lagi terbatas wilayah. Fungsi pengawasan ini menyasar program-program prioritas Pemprov Jabar dan tidak hanya terkait dengan tugas dan fungsi komisi secara spesifik.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan sesuai aturan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak kepada rakyat.

Anggota DPRD Jabar Dr.Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2025 bukan sekedar diperingati secara seremoni semata, , tetapi harus dijadikan momentum untuk memperkuat rasa kebangsaan serta memperkokoh persatuan di tengah ancaman dunia global.

Delegasi Parlemen Victoria Australia melakukan kujungan ke DPRD Jawa Barat terkait kerjasama Multi Sektor antara Pemerintah Provinsi Victoria dengan Pemeruntah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Iswara kami membahas tindak lanjut Letter of Intent (LoI) tahun 2022 dan mematangkan rencana penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dijadwalkan berlangsung sebelum 8 Agustus 2025. Untuk disampaikkan kepada Gubernur Jabar.

Ketua Komisi II DPRD Jabar, Bambang Mujiarto, ST mensikapi data yang dirilis dari Dinas Parbud Jabar mengatakan, terkait data kunjungan pariwisata sebanyak 1,4 juta wisatawan, tentunya, perlu diverifikasi  soal kevalidannya, serta keabsahan objektivitas data harus ditilik dari kredibilitas Lembaga yang mengeluarkan datanya.
Bambang mengapresiasi aspirasi dari asosiasi palaku wisata (Putri, Pelita Jabar dan SP3JB) atas kegelisahan terkait kondisi kepariwisataan Jabar pasca covid-19 belum normal juga.

Radea Respati mengatakan, ada beberapa hal yang perlu ditanggapi, Pertama, menghormati prinsip meritokrasi dan netralitas ASN; Kedua, menjaga stabilitas pemerintahan : Ketiga: alasan urgensi; dan keempat : Mutasi dan rotasi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.