Parlementaria

Menurut Dodi, dalam kegiatan Sosper, anggota DPRD hanya menyampaikan satu Perda tertentu kepada masyarakat. Lokasi dan teknis kegiatan pun ditentukan oleh anggota dewan di dapil masing-masing.
Namun, dalam kegiatan pengawasan, pendekatannya jauh lebih luas dan tidak lagi terbatas wilayah. Fungsi pengawasan ini menyasar program-program prioritas Pemprov Jabar dan tidak hanya terkait dengan tugas dan fungsi komisi secara spesifik.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan sesuai aturan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak kepada rakyat.

Anggota DPRD Jabar Dr.Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2025 bukan sekedar diperingati secara seremoni semata, , tetapi harus dijadikan momentum untuk memperkuat rasa kebangsaan serta memperkokoh persatuan di tengah ancaman dunia global.

Delegasi Parlemen Victoria Australia melakukan kujungan ke DPRD Jawa Barat terkait kerjasama Multi Sektor antara Pemerintah Provinsi Victoria dengan Pemeruntah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Iswara kami membahas tindak lanjut Letter of Intent (LoI) tahun 2022 dan mematangkan rencana penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dijadwalkan berlangsung sebelum 8 Agustus 2025. Untuk disampaikkan kepada Gubernur Jabar.

Ketua Komisi II DPRD Jabar, Bambang Mujiarto, ST mensikapi data yang dirilis dari Dinas Parbud Jabar mengatakan, terkait data kunjungan pariwisata sebanyak 1,4 juta wisatawan, tentunya, perlu diverifikasi  soal kevalidannya, serta keabsahan objektivitas data harus ditilik dari kredibilitas Lembaga yang mengeluarkan datanya.
Bambang mengapresiasi aspirasi dari asosiasi palaku wisata (Putri, Pelita Jabar dan SP3JB) atas kegelisahan terkait kondisi kepariwisataan Jabar pasca covid-19 belum normal juga.

Radea Respati mengatakan, ada beberapa hal yang perlu ditanggapi, Pertama, menghormati prinsip meritokrasi dan netralitas ASN; Kedua, menjaga stabilitas pemerintahan : Ketiga: alasan urgensi; dan keempat : Mutasi dan rotasi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

DPRD Jabar dan DPRD Garut bahas isu pendidikan mulai dari soal PPDB, Sumbangan Pendidikan hingga Penahanan Ijazah oleh Sekolah

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono S.Si., S.H menanggapi permasalahan belum bisa tersalurkannya bantuan operasional siswa RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) tingkat SMA/SMK di Kota Bandung anggaran tahun 2204, terancam tidak akan dianggarkan kembali program RMP untuk tahun anggaran 2025.

Turbulensi APBD Jabar jilid 2 terjadi sebagai akibat koneskwensi logis diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Buky Wibawa, M. Si mengatakan, Situ Ciburuy setelah di revitalisasi menjadi destinasi andalan di Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu, dalam pengembangannya kedepan perlu kerjasama multipihak untuk meningkatkan Situ Ciburuy.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di…

Daddy Rohanady : KDM-ERWAN dengan tagline “Jabar Istimewa”, dengan tujuan ingin semua masyarakat Jabar mendapat keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan keamanan. Namun untuk mewujudkan Jabar Istimewa, ada sejumlah PR Besar yang harus dibereskan.
Antara lain masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); Nilai tukar petani (NTP); Gini Rasio; indikator kinerja utama (IKU),

Pimpinan DPRD Jabar menerima audiensi Ulama dan Tokoh Jabar terkait kekhawatiran para ulama Jabar dan tokoh masyarakat atas terpilihnya Deddy Mulayadi menjadi Gubernur Jabar dalam memimpin Provinsi Jabar

Komisi I DPRD Jabar umumkan 8 nama terbaik calon anggota Komisi Informasi Jabar dari 15 yang diserahkan oleh Panitia seleksi, melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.