BANDUNG, SULUHJABAR, — Komisi I dan Komisi III DPRD Jawa Barat menerima audiensi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pendekar Kawah Galunggung yang mewakili guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan ASN debitur Bank BJB. Audiensi digelar di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (3/2/2026).
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang serta Anggota Komisi III Ineu Purwadewi Sundari dan Nia Purnakania.
Dalam pertemuan itu, Ineu Purwadewi Sundari menjelaskan para guru ASN dan pensiunan menyampaikan keberatan terhadap sistem pinjaman Bank BJB berbasis Surat Keputusan (SK) pensiun yang menerapkan bunga anuitas. Skema kredit tersebut dinilai memberatkan, terlebih dengan mekanisme pencairan gaji pensiunan secara bulanan yang disertai pemotongan besar untuk cicilan pinjaman.
bank bjb Perkuat Sinergi dengan Dunia Pendidikan, Gandeng Universitas Negeri Malang
“Bahkan ada potongan cicilan yang mencapai hingga 90 persen dari gaji atau uang pensiun dengan masa pinjaman yang panjang. Akibatnya, sisa penghasilan yang diterima tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari,” kata Ineu.
Melalui audiensi tersebut, para debitur menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, meminta agar penyaluran gaji atau payroll yang selama ini dilakukan melalui Bank BJB dialihkan ke bank milik negara (BUMN).
Kedua, mereka menuntut agar bank BUMN yang ditunjuk sebagai penyalur gaji tidak merangkap fungsi sebagai debt collector atau bertindak sebagai perpanjangan tangan Bank BJB dalam proses penagihan.
Sinergi bank bjb – Duluin Perluas Layanan Keuangan Digital bagi Dunia Kerja Indonesia
Tuntutan ketiga, para guru ASN dan pensiunan meminta diberlakukannya kebijakan pelunasan khusus dengan skema angsuran maksimal 50 persen dari gaji atau uang pensiun yang diterima. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjamin kelangsungan hidup para debitur.
Selain itu, mereka juga menuntut agar gaji maupun uang pensiun diterima secara penuh tanpa pemotongan langsung oleh pihak perbankan. Perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang turut hadir dalam audiensi tersebut juga mendorong adanya restrukturisasi atas pinjaman yang telah berjalan di Bank BJB.
Menanggapi aspirasi tersebut, DPRD Jawa Barat meminta agar Bank BJB mengkaji secara serius tuntutan para guru dan pensiunan dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas perbankan.
“Kami meminta Bank BJB mendengarkan aspirasi ini dan melakukan kajian, apakah memungkinkan dilakukan restrukturisasi pinjaman atau penurunan bunga bagi para guru dan pensiunan,” tegas Ineu.
Kondisi BIJB Kertajati Memperihatinkan, Ineu Purwadewi Sundari : Perlu Dibenahi Secara Menyeluruh
DPRD Jawa Barat juga mengkritisi tingginya bunga kredit konsumtif serta menyoroti pentingnya pembatasan usia peminjam. DPRD menilai perbankan harus lebih berhati-hati agar masyarakat yang telah memasuki masa pensiun tidak terus dibebani utang.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan bagi ASN serta perlunya pengawasan yang lebih interaktif dari pihak terkait.
“Hal ini penting untuk mencegah praktik pinjaman yang berpotensi menjerat, termasuk maraknya pinjaman ilegal yang justru dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat,” tandasnya. (*/wid).
