BANDUNG, SULUHJABAR,— Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung menggelar kuliah umum bertema “Menuju Indonesia 2045: Anak Muda, Demokrasi dan Pertahanan Bangsa” dalam rangka Inaugurasi REVOSA 2025, Kamis (29/1). Kegiatan ini menegaskan pentingnya peran generasi muda sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan demokrasi, kedaulatan negara, serta keberlanjutan lingkungan di tengah tantangan multidimensi yang dihadapi bangsa.
Kuliah umum tersebut diikuti mahasiswa baru USB YPKP Bandung dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, yakni mantan Menteri Kehutanan M.S. Kaban, pakar hukum tata negara Dr. Refly Harun, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, serta pengamat politik Rocky Gerung. Para pembicara menyampaikan pandangan kritis mengenai kondisi demokrasi, lingkungan, ekonomi, dan geopolitik nasional.
Rektor USB YPKP Bandung, Dr. Didin Saepudin, dalam sambutannya menekankan bahwa mahasiswa angkatan 2025 merupakan generasi yang akan memegang peranan penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia menyatakan bahwa konsep pertahanan bangsa di era modern tidak lagi terbatas pada kekuatan militer, tetapi juga mencakup aspek moral, karakter, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, serta persatuan nasional.
“Ancaman terhadap bangsa saat ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga hadir dalam bentuk hoaks, radikalisme, polarisasi sosial, dan ketertinggalan teknologi. Tantangan tersebut hanya dapat dihadapi oleh generasi muda yang memiliki kecerdasan, karakter, dan integritas,” ujar Didin.
Wakil Rektor III USB YPKP Bandung, Dr. Nurhaeni Sikki, S.A.P., M.A.P., menambahkan bahwa mahasiswa diharapkan mampu bertransformasi menjadi warga negara yang beretika, sadar politik, dan tangguh dalam menghadapi ancaman non-tradisional.
“Universitas berkomitmen menjadi ruang dialektika yang sehat agar mahasiswa tumbuh sebagai pemimpin merdeka, yang mampu menjaga kedaulatan serta kepentingan nasional,” katanya.
Sementara itu, Ketua Yayasan YPKP USB, Dr. Ricky Agusiady, mengingatkan bahwa bonus demografi yang dinikmati Indonesia pada periode 2020–2035 tidak secara otomatis menjamin keberhasilan pembangunan.
“Bonus demografi bisa menjadi kekuatan, tetapi tanpa pembinaan yang tepat justru berpotensi menjadi beban. Generasi muda harus disiapkan sebagai subjek demokrasi yang kritis, beretika, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Kritik Lingkungan dan Demokrasi
Dalam pemaparannya, M.S. Kaban menyoroti kondisi lingkungan, khususnya di Jawa Barat, yang dinilainya telah berada dalam situasi mengkhawatirkan. Ia menyebut tutupan hutan di Jawa Barat hanya tersisa sekitar 19 persen, jauh di bawah angka ideal 30 persen.
“Kondisi ini menunjukkan adanya krisis pengelolaan lingkungan. Dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi akan diwariskan kepada generasi muda,” kata Kaban.
Ia juga memaparkan data penyusutan kawasan hutan Indonesia yang berkurang dari sekitar 137 juta hektare pada periode 2009–2014 menjadi sekitar 110 juta hektare dalam satu dekade terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola sumber daya alam dan penegakan hukum.
Selain isu lingkungan, Kaban turut menyinggung dinamika demokrasi yang dinilainya semakin elitis dan menjauh dari partisipasi publik yang substansial.
Kebebasan Sipil, Geopolitik, dan Ekonomi
Pakar hukum tata negara Prof. Refly Harun menyoroti tantangan demokrasi, khususnya terkait kebebasan berpikir dan berekspresi. Ia menilai bahwa kriminalisasi terhadap pemikiran kritis menjadi indikator melemahnya kualitas demokrasi.
“Demokrasi yang sehat seharusnya memberi ruang bagi perbedaan pandangan dan kritik,” ujarnya.
Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo mengangkat isu geopolitik global dan persaingan sumber daya alam yang semakin ketat seiring pertumbuhan penduduk dunia. Ia mengingatkan generasi muda agar memiliki kesadaran geopolitik dan ketahanan nasional yang kuat.
“Generasi muda harus menentukan apakah akan menjadi pewaris kedaulatan bangsa atau justru kehilangan kendali di tengah tekanan global,” katanya.
Dari sisi ekonomi, Rocky Gerung menyoroti kesenjangan antara narasi pencitraan dan realitas ekonomi. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berpijak pada data dan transparansi agar stabilitas ekonomi nasional dapat terjaga.
“Fondasi ekonomi harus dibangun di atas kejujuran dan rasionalitas, bukan semata pencitraan,” ujarnya.
Refleksi Menuju Indonesia Emas 2045
Kuliah umum Inaugurasi REVOSA 2025 ini menjadi ruang refleksi bagi mahasiswa mengenai tantangan nyata yang dihadapi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Para narasumber sepakat bahwa krisis ekologi, dinamika demokrasi, serta tekanan ekonomi dan geopolitik hanya dapat dihadapi dengan mempersiapkan generasi muda yang memiliki nalar kritis, keberanian moral, dan kepedulian terhadap keadilan sosial serta lingkungan.
Masa depan Indonesia, sebagaimana disampaikan dalam forum tersebut, sangat ditentukan oleh pilihan dan kualitas generasi muda hari ini. (*/wid).
