INDRAMAYU, SULUHJABAR,— DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti belum meratanya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Indramayu. Hingga saat ini, masih terdapat empat sekolah dasar dan satu madrasah ibtidaiyah di Desa Jayalaksana, Kecamatan Kedokan Bunder, yang belum menerima manfaat program tersebut.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, MBG merupakan program nasional yang seharusnya telah diimplementasikan secara merata hingga ke seluruh wilayah, termasuk daerah pelosok di Jawa Barat.
“Program ini sudah berjalan sejak tahun lalu dan didukung anggaran dari pemerintah pusat hingga daerah. Namun fakta di lapangan menunjukkan masih ada satu Madrasah Ibtidaiyah serta empat TK atau PAUD yang belum tersentuh Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Ono usai melakukan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Jayalaksana, Kamis (29/1/2026).
Ono menilai percepatan dan pemerataan pelaksanaan MBG menjadi hal penting agar tujuan peningkatan pemenuhan gizi peserta didik dapat tercapai secara optimal, terutama di wilayah yang selama ini belum menerima manfaat program.
“Prinsip pemerataan dan keadilan harus dikedepankan agar seluruh siswa dapat segera merasakan manfaat Program Makan Bergizi Gratis,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Provinsi Jawa Barat akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan berkoordinasi bersama DPRD Kabupaten Indramayu serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menelusuri penyebab belum tersalurnya program MBG di sejumlah sekolah. DPRD juga akan mendorong percepatan distribusi serta penetapan skala prioritas bagi wilayah yang belum menerima program tersebut.
“Tentu langkah yang diambil harus melalui koordinasi dengan pihak terkait, agar dapat diketahui bagaimana hal ini bisa terjadi, sementara di wilayah lain program MBG sudah berjalan,” katanya.
Dorong Percepatan Penyelesaian Embarkasi Haji
Selain persoalan MBG, Ono Surono juga menyoroti lambannya penyelesaian sejumlah fasilitas pendukung di Embarkasi Haji Indramayu. Dalam pengawasannya, ia menemukan masih adanya kendala sejak tahap perencanaan hingga realisasi pembangunan, sehingga beberapa infrastruktur belum rampung.
Fasilitas yang belum selesai antara lain pembangunan masjid serta jaringan air bersih yang hingga kini belum berfungsi secara optimal. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dituntaskan agar fasilitas embarkasi dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh jamaah haji.
“Sebelumnya saya sudah meminta secara khusus kepada Bupati Indramayu dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sebagai instansi yang berwenang. Kebutuhan anggarannya sekitar Rp600 juta dan Gubernur juga siap menyiapkan dananya,” ungkap Ono.
Ia menjelaskan, pencairan anggaran sempat tertunda karena surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat belum masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Akibatnya, usulan anggaran tidak sempat diakomodasi dalam perubahan APBD, sehingga jumlah daerah asal jamaah dari Embarkasi Indramayu berkurang dari 40 menjadi 28 kabupaten/kota.
Ono menambahkan, saat ini pembangunan fasilitas embarkasi tengah berjalan. Instalasi saluran air bersih dikerjakan oleh pemerintah pusat, sementara penyediaan air hingga ke kawasan embarkasi akan difasilitasi oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Indramayu.
“Harapannya seluruh fasilitas pendukung ini dapat segera diselesaikan sehingga mampu meningkatkan kenyamanan dan kualitas layanan bagi jamaah haji,” pungkasnya. (*/wid).
