CIREBON,SULUHJABAR, — Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau kesiapan sarana dan prasarana UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan (PMPP) Kota Cirebon dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Jawa Barat. Peninjauan tersebut difokuskan pada kondisi dan kelayakan alat uji laboratorium yang digunakan dalam pengawasan mutu produk perikanan.
Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto, mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan memastikan UPTD PMPP sebagai garda terdepan pengawasan mutu pangan perikanan didukung oleh fasilitas dan peralatan yang memadai serta berakurasi tinggi.
“Alat-alat yang digunakan harus memiliki kualitas yang baik agar tingkat kesalahan pengujian dapat ditekan seminimal mungkin. Hasil uji yang valid sangat krusial untuk mendeteksi kandungan logam berat maupun zat berbahaya lainnya sebelum produk perikanan dikonsumsi masyarakat,” ujar Bambang usai kunjungan kerja di UPTD PMPP Kota Cirebon, Kamis (29/1/2026).
Menurut Bambang, jaminan mutu produk perikanan tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan pangan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat. Konsumsi protein ikan yang aman dan berkualitas dinilai dapat mendukung peningkatan kecerdasan serta etos kerja masyarakat.
“Jika mutu produk perikanan terjamin, maka manfaat konsumsi protein ikan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala UPTD PMPP Kota Cirebon, Ria Inati, menyampaikan bahwa sejumlah peralatan laboratorium saat ini memerlukan pembaruan guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pengujian mutu pangan. Ia berharap Komisi II DPRD Jawa Barat dapat mengawal dukungan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana laboratorium.
“Protein ikan sangat tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan. Karena itu, masyarakat berhak merasa aman saat mengonsumsinya. Kami berharap ada perhatian bersama agar UPTD PMPP mendapatkan dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang pelayanan jaminan mutu produk perikanan,” ujar Ria.
Komisi II DPRD Jawa Barat menyatakan akan menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam pembahasan kebijakan dan penganggaran, khususnya terkait penguatan pengawasan mutu produk perikanan di Jawa Barat. (*/red)
