PURWAKARTA, SULUHJABAR,— Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menilai lemahnya pendataan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi akar permasalahan utama dalam pengembangan pendidikan SMK di Jawa Barat. Selama ini, laporan pendidikan lebih banyak menampilkan sisi keberhasilan, sementara data terkait kekurangan, seperti kondisi lulusan setelah menyelesaikan pendidikan, masih sangat minim. Padahal, tanpa data yang komprehensif, perbaikan kebijakan pendidikan dinilai sulit dilakukan secara tepat.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, George Edwin Sugiharto, S.I.P, saat melaksanakan kunjungan kerja bersama Komisi V DPRD Jawa Barat ke Kabupaten Purwakarta dalam rangka monitoring program SMK Pusat Keunggulan di SMKN 1 Sukatani. Selasa, (27/01/2026).
eorge mendorong agar sekolah-sekolah di Jawa Barat melakukan pendataan alumni secara berkelanjutan, mulai dari persentase lulusan yang bekerja sesuai bidang, bekerja di luar bidang keahliannya, berwirausaha, menganggur, hingga yang melanjutkan pendidikan.
Menurut George, data tersebut sangat penting sebagai bahan evaluasi yang akan diteruskan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selama ini, kata dia, pendidikan cenderung berjalan apa adanya tanpa didukung data yang kuat dan sarana prasarana yang benar-benar modern.
“Kalau kita tidak tahu penyakitnya, bagaimana kita mau memperbaiki. Kita perlu jujur melihat kekurangan, bukan hanya melaporkan keberhasilan,” ujarnya.
George menegaskan bahwa SMK harus mampu mencetak lulusan yang siap pakai dan selaras dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, selain penguatan kurikulum, dukungan sarana dan prasarana yang relevan dengan perkembangan industri menjadi hal mutlak.
“SMK harus dibekali ilmu dan fasilitas yang mendukung dunia kerja. Ini menjadi masukan penting untuk kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar kebijakan pendidikan vokasi ke depan lebih berbasis data dan kebutuhan nyata,” pungkasnya.(*/red).
