DPRD Jabar

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti kondisi akses jalan menuju SMK Negeri 4 Kota Depok yang dinilai belum memadai dan berdampak pada terhambatnya pembangunan fasilitas sekolah.

Ono Surono minta piak Desa melakukan validitas dan kelengkapan data menjadi kunci agar usulan desa dapat diterima dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Komisi IV DPRD Jabar menilai operasional Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut–Nambo menunjukkan perkembangan positif, meski kapasitas pengolahan saat ini masih jauh dari optimal.

Anggota Komisi I dan III DPRD Jabar menerima audensi perwakilan Guru ASN dan Pensiunan terkait keluhan sebagai debitur bank bjb yang dinilai sangat memberatkan mereka bahkan gaji dipotong hingga 90 persen.

Wakil Ketua DPRD Jabar menyoroti belum meratanya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan fasilitas Embarkasi Haji Indramayu

Komisi V DPRD Jabar monitoring program SMK Pusat Keunggulan di SMKN 1 Sukatani Purwakarta, dalam kunker tersbut Komisi V soroti lemahnya pendataan lulusan SMK

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti sejumlah tantangan struktural yang dihadapi Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Taruna Mandiri, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, khususnya terkait keterbatasan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung pembelajaran

Susun Ranperda Pemajuan Budaya Lokal, Pansus XII cari masukan dengan mengunjungi Disbudpar Kota Cirebon

Komisi V menyoroti jarak tempuh antara Asrama Haji Provinsi Jawa Barat yang berada di Kabupaten Indramayu dengan BIJB Kertajati yang dinilai cukup memakan waktu dan berpotensi menambah kelelahan jemaah.

  MAJALENGKA, SULUHJABAR,— Komisi V DPRD Provinsi Jawa…

  SUMEDANG, SULUHJABAR,— Ketua Komisi Komisi V H….

Menurut Dodi, dalam kegiatan Sosper, anggota DPRD hanya menyampaikan satu Perda tertentu kepada masyarakat. Lokasi dan teknis kegiatan pun ditentukan oleh anggota dewan di dapil masing-masing.
Namun, dalam kegiatan pengawasan, pendekatannya jauh lebih luas dan tidak lagi terbatas wilayah. Fungsi pengawasan ini menyasar program-program prioritas Pemprov Jabar dan tidak hanya terkait dengan tugas dan fungsi komisi secara spesifik.

Delegasi Parlemen Victoria Australia melakukan kujungan ke DPRD Jawa Barat terkait kerjasama Multi Sektor antara Pemerintah Provinsi Victoria dengan Pemeruntah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Iswara kami membahas tindak lanjut Letter of Intent (LoI) tahun 2022 dan mematangkan rencana penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dijadwalkan berlangsung sebelum 8 Agustus 2025. Untuk disampaikkan kepada Gubernur Jabar.

Ketua DPRD Jabar Minta Warisan Budaya Takbenda Dicatat dan Kategorisasi karena Budaya itu sebagai identitas kita, kalau kebudayaan itu hilang berarti kita kehilangan entitas sebagai bangsa