KUNINGAN, SULUHJABAR,— Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti sejumlah tantangan struktural yang dihadapi Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Taruna Mandiri, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, khususnya terkait keterbatasan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung pembelajaran. Sorotan tersebut disampaikan dalam kegiatan kunjungan kerja Komisi V DPRD Jawa Barat, baru-baru ini.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. H. Encep Sugiana, menyampaikan bahwa meskipun SLBN Taruna Mandiri telah menunjukkan kinerja dan capaian prestasi yang membanggakan di tingkat regional, provinsi, hingga nasional, sekolah tersebut masih menghadapi kendala serius dalam aspek dukungan sumber daya.
Menurut Encep, keterbatasan jumlah guru pendidikan khusus tidak sebanding dengan jumlah peserta didik maupun ragam program keahlian yang diselenggarakan. Saat ini, SLBN Taruna Mandiri melayani sekitar 269 siswa dengan 13 program keahlian, termasuk program vokasi seperti otomotif dan keterampilan servis sepeda motor yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian serta kesiapan kerja siswa berkebutuhan khusus.
“Secara manajerial dan capaian prestasi, sekolah ini sangat representatif dan berpotensi menjadi model SLB di Jawa Barat. Namun, kebutuhan tenaga pendidik khusus masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan jumlah siswa dan kompleksitas program keahlian yang ada,” ujar Encep.
Ia menjelaskan bahwa beberapa program vokasi di SLBN Taruna Mandiri telah menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri guna membuka peluang penyerapan lulusan ke dunia kerja. Kendati demikian, efektivitas program tersebut sangat bergantung pada ketersediaan peralatan praktik yang memadai dan mutakhir.
Selain bidang vokasi, SLBN Taruna Mandiri juga mencatat prestasi di bidang olahraga dan seni. Salah satu siswanya tercatat sebagai atlet sepak bola difabel yang tergabung dalam tim nasional. Namun, pengembangan potensi non-akademik tersebut, menurut Encep, membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang berkelanjutan.
“Optimalisasi potensi siswa, baik akademik, vokasi, maupun non-akademik, tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan fasilitas praktik yanglayak serta dukungan anggaran yang konsisten,” tambahnya.
Pimpinan dan anggota Komisi V bersama manajemen SLBN Taruna MandiriLebih lanjut, Komisi V DPRD Jawa Barat juga menyoroti aspek kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu, yang dinilai masih memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, persoalan status lahan sekolah menjadi catatan penting dalam kunjungan kerja tersebut. Hingga saat ini, lahan yang digunakan SLBN Taruna Mandiri masih berstatus milik desa dan disewa, sehingga menimbulkan beban biaya tambahan serta ketidakpastian jangka panjang bagi keberlanjutan institusi pendidikan tersebut.
“Kepastian status lahan sangat krusial untuk menjamin keberlanjutan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal ini perlu segera dicarikan solusi oleh pemerintah provinsi,” tegas Encep.
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam memperkuat dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana prasarana pendidikan, guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif dan khusus di SLBN Taruna Mandiri Kabupaten Kuningan. (*red).
